Relevansi Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pergumulan teori hukum tata negara, doktrin bernegara merupakan diskurkus mengenai pengorganisasian kedaulatan dalam suatu negara. Pengorganisasian kedaulatan terdikotomi dalam dua aliran besar yaitu Distribusi kekuasaan (Distribution of Power) dan Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) atau lebih dikenal dengan Check and Balances. Mendeteksi tipe doktrin yang digunakan di Indonesia, dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, pasal 1 ayat (2) berbunyi “kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Konsekwensi ketentuan ini menjadikan MPR sebagai pemangku kedaulatan negara/lembaga tertinggi negara, sehingga MPR memiliki kewenangan menentukan arah negara (GBHN), memilih pemimpin negara (Presiden) dan membentuk/merubah hukum tertinggi negara (UUD). Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan berupa TAP MPR. Dalam menjalankan negara, MPR mendistribusikan sebagian kedaulatannya kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga tinggi negara tersebut mendapatkan kedaulatan dari lembaga tertinggi negara (MPR) dan melaksanakan kehendak MPR sebagai cerminan kehendak rakyat. Jadi, corak doktrin bernegara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah Distribution of Power. Unduh Artikel Lengkap Relevansi Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan