Lembaga Negara Republik Indonesia yang Berwenang Menetapkan GBHN Oleh Widodo

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan Rousseau, lembaga negara yang berwenang menetapkan GBHN adalah pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia, yaitu MPR-RI (yang di dalamnya terdiri atas anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI) atau DPR-RI bersama Presiden (sebagai lembaga pembentuk UU).  Jika GBHN dibuat oleh MPR maka produk hukumnya berupa Ketetapan MPR.  Jika DPR bersama Presiden yang menetapkan GBHN maka produk hukumnya adalah Undang-Undang.  Presiden tidak berwenang menetapkan GBHN karena pemegang kekuasaan eksekutif. Siapapun yang menetapkan GBHN, semua harus mengacu pada isi Pembukaan UUD 1945, dan wajib mengarah pada tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinae IV.   Jika MPR yang menetapkan GBHN maka diperlukan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar secara tegas bahwa MPR berwenang GBHN.  Jika DPR bersama Presiden yang berwenang menetapkan GBHN maka juga perlu perubahan pasal dalam UUD 1945 agar secara tersurat bahwa “DPR bersama Presiden menetapkan GBHN dalam bentuk Undang-Undang”.

Unduh Makalah Lengkap Lembaga Negara Republik Indonesia yang Berwenang Menetapkan “Garis-Garis Besar Haluan Negara