Konfigurasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen)

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, terlepas apapun sistem pemerintahannya, kekuasaan membentuk undang-undang diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, fungsi undang-undang lebih merupakan persoalan penjabaran dari tujuan suatu negara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusinya. Jadi keberadaan suatu undang-undang pada dasarnya merupakan instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Disini arti penting undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan konstitusi dalam membagi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, pada dasarnya untuk menerjemahkan tujuan konstitusi.
Oleh karena pentingnya peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan permerintahan, harus ada lembaga khusus yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Tidak dibenarkan suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang dan tanpa ada landasan hukum yang mendasarinya, apabila hal ini terjadi dapat dipastikan pemerintahan akan berjalan secara otoriter. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dijelaskan secara eksplisit dalam konstitusi, yaitu yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR sebagai lembaga legislatif bersama dengan Presiden sebagai lembaga eksekutif, sedangkan peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Selain kedua peraturan itu juga terdapat peraturan perundang-undang lainnya seperti perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Unduh Makalah Lengkap Konfigurasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen)