Kajian Rutin 2 Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang

Rabu 30 Mei 2018 dilaksanakan Kajian Rutin Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang. Kajian kali ini mengangkat tema “Nilai-nilai Demokrasi Pancasila” dengan menghadirkan narasumber Dr. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum dan Dr. Sulardi, SH., M.Si

Dr. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum, menyampaikan “Demokrasi bukanlah semata-mata aktivitas politik, tetapi terkait dengan bidang ilmu yang lain, paling tidak sejarah dan sosiologi. Berdasarkan genealogi Foulcault praktik demokrasi bersifat diskontinuitas disebabkan karena faktor ideologi, dikendalikan oleh penguasa, sehingga pelaksanaan demokrasi setiap periode sejarah terjadi perbedaan dengan sebelumnya. Setiap kebijakan pendiri bangsa hendaknya diyakini sebagai upaya positif dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik, baik yang bersifat manifes atau laten sehingga bisa hidup harmonis. Indonesia tidak memilih bentuk negara kerajaan, padahal kalau melihat struktur pemerintahan yang pernah ada sebelumnya adalah kerajaan, dibuktikan dengan pernah berdirinya kerajaan-kerajaan besar baik Hindu, Buddha, dan Islam.
Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI salah satu ketetapannya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 menyebabkan munculnya berbagai aliran,yang ada dalam masyarakat, selain menjamin kemerdekaan juga keamanan masyarakat, termasuk ideologi komunis. Pada tanggal tanggal 14 Nopember 1945 Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Sjahrir dituntut bertanggung jawab mengamankan demokrasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengatur orang banyak dengan segala perbedaan yang ada sesuai dengan kondisi Indonesia. Masa Kabinet Wilopo ditandai dengan keluarnya Undang Undang Pemilu No.7 Tahun 1953 dan baru pada masa Kabinet Burhanuddin pelaksanaan Pemilu yang pertama dilaksanakan tahun 1955. Semua ideologi masih diperbolehkan ikut dalam pemilu, termasuk Partai Komunis Indonesia.
Pemilu ke dua baru dilaksanakan tahun 1971 arah demokrasi mulai berubah karena tidak semua ideologi diebolehkan ikut dalam pemilu. Hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966. Begitu juga pelaksanaan demokrasi yang sebelumnya memilih wakil-wakil rakyat di legislatif (kecuali tahun Pemilu 1955 memilih Dewan Konstituante). Bahkan dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 2004 bukan saja memilih wakil-wakil rakyat, tetapi rakyat secara langgsung memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara one man one vote. Semua itu dilaksanakan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan politik dalam rangka menghindari konflik horizontal. Untuk itulah tidak mustahil kedepan mungkin terjadi re-setting agenda demokratisasi ruang individu (lokal) terwadahi juga dalam ruang publik (negara) dan sebaliknya, yang terpenting adalah tidak hilangnya demokrasi ke-Indonesiaan yang tetap dibutuhkan dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua itu tergantung pada perkembangan ideologi, elite politik dan penguasa negara di masa akan datang”.

Sedangkan Dr. Sulardi, SH., M.Si menyampaikan “Demokrasi yang diselenggarakan di Negara Indonesia, saat ini merujuk model demokrasi liberal. Dengan memberi penghargaan kepada setiap individu untk menetukan pilihan. Yang dikenal dengan one man one vote, dengan berbagai varian di beberapa daerah yang berotonomi khusus. Untuk meningkatkan kualitas dalam berdemokrasi saat ini, alangkah baiknya apabila nilai-nilai demokrasi pancasila itu disisipkan atau disusupkan dan menjadi roh dalam setiap proses pengmabilan keputusan, maupun proses pemilihan pimpinan di tingat local maupun nasional”.