Pasca Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, tentu saja kita telah merasakan implikasi dari perubahan tersebut, terutama tidak terkontrolnya keputusan politik kenegaraan yang seharusnya berorientasi …
Berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan Rousseau, lembaga negara yang berwenang menetapkan GBHN adalah pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia, yaitu MPR-RI (yang di dalamnya terdiri atas anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI) atau DPR-RI bersama Presiden (sebagai lembaga pembentuk UU). Jika …
Memberikan kewenangan menguji UU kepada MK, menunjukkan prinsip kedaulatan hukum (nomokrasi) lebih dominan dibandingkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Karena itu penulis menyarankan mengembalikan kewenangan ini kepada lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dengan diberi nama Dewan Konstitusi atau komisi konstitusi. Dewan atau …
Pada hari ini Jumat tanggal 20 Mei 2016 Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang menerima kunjungan 2 (dua) Dosen dan 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kunjungan dilakukan untuk memperoleh masukan terkait pengembangan laboratorium …
Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) kerjasama antara Pusat pengkajian MPR RI dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2016, salah satu pemateri utama yaitu Prof. Dr. H Suko Wiyono, SH., MH mengemukakan dua …
Dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) kerjasama antara Pusat pengkajian MPR RI dengan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2016, salah satu pemateri utama yaitu Dr. Rosyid Al Atok, M. Pd., MH memberikan ulasan …
Dr. A. Rosyid Al Atok, M. Pd., MH (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sekaligus Ketua Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang) Memberikan ulasan mengenai negara hukum Indonesia. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang …